Jumat 4 April 2008 berakhirnya Masa Persidangan III DPR RI.
http://www.dpr.go.id/dpr/berkas/badan_musyawarah/jadwal_rapat_dpr/Buku%20Jadwa_Buku%20Jadwal%20Acara%20MS%20III%2007-08.pdf
Jumat 4 April 2008 adalah hari terakhir masa persidangan III DPR RI.
Reses Masa Persidangan III dimulai 5 April 2008 sd. 4 Mei 2008.
Pembukaan Masa Persidangan IV tahun 2007-2008 dimulai pada hari Senin 5 Mei 2008
Apa yang akan terjadi selama masa reses??... Yah lobi lobi intensip antara pihak pihak yang bersangkutan.. Atau mungkin....yang terburuk...
skip to main |
skip to sidebar
UNTUK KALANGAN SENDIRI PEGAWAI PEKERJA PELABUHAN INDONESIA... A P R I L 2008 adalah MASA KRITIS.. Perluas wawasan, Tidak setuju? mari kita lawan sampai menang. Semut yang dipijak saja akan melawan/menggigit.
Link berita sejak unjuk rasa jumat 4 April 2008 di DPR
Pelindo Belum Sikapi UU Pelayaran..
Rabu, 09 April 2008
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0804/09/sh07.html
Angin Surga? angin Surga hanya untuk sementara 2 atau 3 tahun saja ???
Pelabuhan Jadi Faktor Penting Negara Maritim
Selasa, 8 April 2008 01:33 WIB http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.08.01334025&channel=2&mn=155&idx=155
HARYO DAMARDONO
Hari ini, Selasa (8/4), Rapat Paripurna DPR dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelayaran. Berbagai harapan untuk membangkitkan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim, terutama dalam mengatur lalu lintas barang melalui pelabuhan, ditumpukan pada RUU ini.
Pelabuhan menjadi faktor yang penting bagi sebuah negara maritim. Terwujudnya pelabuhan yang unggul menjadi idaman berbagai pihak di negeri ini. Untuk itu, harus ada kompetisi dalam pengelolaan pelabuhan, dengan meniadakan monopoli.
Seiring dengan itu, RUU Pelayaran mengarahkan, selain PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), swasta pun diberi kesempatan mengusahakan pelabuhan.
Hal yang bakal diatur RUU Pelayaran adalah melarang kapal asing mengangkut penumpang atau barang antarpulau di perairan Indonesia. Dengan demikian, diharapkan industri kapal dalam negeri didorong maju.
”Materi dalam RUU Pelayaran ini merupakan hasil terbaik, bagi pelayaran dan angkutan perairan, kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan, hingga perlindungan maritim,” kata Yoseph Umarhadi, Wakil Ketua Komisi V DPR, yang juga anggota Tim Panitia Kerja RUU Pelayaran.
Sejak draf RUU Pelayaran diterima DPR bulan April 2006, dibutuhkan waktu dua tahun untuk membahasnya. Selain dibentuk tim kecil, dibentuk juga tim relawan untuk menampung masukan dari berbagai pihak terkait materi RUU.
Alhasil, bila UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran hanya memuat 15 bab dan 132 pasal, maka RUU Pelayaran yang bakal disahkan ini memuat 22 bab dan 355 pasal.
Salah satu perubahan yang cukup berarti adalah ditetapkannya ketentuan, kegiatan angkutan laut dalam negeri oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan kapal berbendera Indonesia (pasal 8 ayat 1).
Asas cabotage itu berlaku efektif paling lama tiga tahun (pasal 341, Bab XXI Ketentuan Peralihan). Dengan ketentuan itu, setidaknya ada 13 komoditas dan satu penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas yang harus dilayani oleh armada dalam negeri.
Ini membuka peluang usaha baru. Maka Bank Indonesia pun mempertemukan perbankan dengan pelaku usaha pelayaran/ perkapalan, akhir Maret lalu.
Butuh Rp 34 triliun
Untuk membangun usaha pelayaran yang melayani kebutuhan industri hulu dan hilir migas dibutuhkan Rp 34 triliun.
Berdasarkan data dari BI, kredit bermasalah pada industri pelayaran turun dari 11 persen (per Desember 2006) menjadi 3,8 persen (Desember 2007). Sementara penyaluran kredit perbankan untuk sektor pelayaran naik 88 persen, yakni Rp 5,22 triliun (per Desember 2006) menjadi Rp 9,81 triliun (per Desember 2007).
Guna membangkitkan minat perbankan dalam pembiayaan industri pelayaran, RUU Pelayaran mengatur rinci hipotek kapal, termasuk piutang pelayaran. Sebenarnya, UU Pelayaran yang berlaku kini telah mengatur soal hipotek, tetapi tidak rinci.
Jadi tidak hanya tanah yang dapat dijaminkan, tetapi juga kapal. Direktur Utama PT PAL Harsusanto menyatakan, adanya regulasi tentang penjaminan kapal akan memudahkan penggalangan dana untuk membangun industri pelayaran.
Otoritas pelabuhan
Materi RUU Pelayaran yang banyak mendapat sorotan, terutama dari para pekerja pelabuhan, adalah tentang penyelenggaraan pelabuhan.
RUU mencantumkan tentang pembentukan Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan komersial, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan, pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
Seiring dengan itu, menurut pasal 82 ayat 4, maka dengan dikawal oleh pegawai negeri yang kompeten di bidang kepelabuhanan, penyelenggara pelabuhan dapat memberi konsesi kepada badan usaha pelabuhan.
Hal itu berbeda dengan UU Pelayaran, Pasal 26 Ayat 1, yang menetapkan penyelenggaraan dan pelaksanaan pelabuhan dilimpahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN). Keikutsertaan badan hukum Indonesia mengelola pelabuhan umum juga atas dasar kerja sama dengan BUMN (Pasal 26 Ayat 2).
Perubahan dalam kebijakan pengelolaan dan pengusahaan pelabuhan ini menimbulkan protes, terutama dari pekerja Pelindo.
Mereka khawatir peran operator dicabut dan aset dilelang. Kekhawatiran itu dinyatakan dalam ancaman mogok kerja yang dilontarkan berulang kali.
Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (GSPPI) Sujarwo mengatakan, bila peran operator dicabut, maka 50 persen dari 20.000 pekerja akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). ”Tidak masalah fungsi operator diatur pasal utama atau peralihan. Yang penting jelas,” ujarnya.
Ancaman unjuk rasa jika RUU Pelayaran disahkan pun dilontarkan Koordinator Komite Nasional Tolak Liberalisasi Pelabuhan Indonesia Fransiskus Xaverius Arief Poyuono. Dikatakan, sekitar 10.000 pekerja berbagai BUMN akan berunjuk rasa di Gedung DPR, hari ini, Selasa (8/4).
Arief dan pekerja dari 20 BUMN berniat mengawal agar RUU Pelayaran berpihak pada Pelindo, yang disebutnya sebagai aset negara.
Pekerja Pelindo, menurut Yoseph, tidak perlu berunjuk rasa. RUU Pelayaran tetap mengatur Pelindo sebagai operator. ”Tidak ada aset Pelindo yang dilelang, tidak ada pekerja di-PHK. Sejauh ini, DPR selalu membuka pintu dialog dengan pekerja,” ujarnya. Namun, kata Yoseph, Pelindo harus diaudit, karena perusahaan itu milik rakyat.
Jaminan Pelindo tetap sebagai operator diatur dalam Pasal 344 Ayat 3 RUU Pelayaran. Lebih rinci dimuat dalam Penjelasan Pasal 344 Ayat 3. Yaitu, BUMN yang dimaksud dalam RUU Pelayaran adalah BUMN yang didirikan berdasar PP No 56, 57, 58, dan 59/1991, dan itu hanya menunjuk pada PT Pelindo I-IV.
Daya saing
Ketua Persatuan Pelayaran Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners Association/INSA) Oentoro Surya menegasksan, siapa pun pengelola pelabuhan, maka peningkatan pelayanan yang dilandasi perbaikan pelabuhan harus menjadi perhatian utama.
Di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia, pelabuhan yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing suatu bangsa. Sebagian besar arus ekspor dan impor dipastikan melewati pelabuhan. Bila pelabuhan inefisien, akan mengganggu arus barang. Ini melemahkan perekonomian bangsa.
Dibukanya kesempatan bagi swasta, menurut dia, hendaknya tak diartikan sempit, bahwa asing akan mengambil alih pelabuhan di Indonesia. Pembangunan pelabuhan dapat saja bekerja sama dengan swasta Indonesia, tetapi dananya disokong asing.
Pengamat ekonomi Faisal Basri, beberapa waktu lalu, menuliskan, setelah satu dasawarsa, ternyata privatisasi dan kehadiran asing, baik di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya, tidak memberi banyak maslahat.
Menanggapi itu, Yoseph hanya mengatakan, ”Nanti pilih-pilihlah investor pelabuhan, swasta atau asing yang mana? Bila investor Singapura, misalnya, bisa-bisa Indonesia tetap jadi feeder, pengumpan Pelabuhan Singapura. Jangan sampai seperti itu.”
DPR RI: Tuntutan Karyawan Pelindo Sudah Terakomodasi
http://www.suarasurabaya.net/v05/kelanakota/?id=76623d95901a090da5aaf7928123f29b200850971
suarasurabaya.net Semua Fraksi di DPR dan Pemerintah sudah sepakat, untuk memberikan kesempatan kepada Pelindo dalam penyelenggaraan pelabuhan seperti yang selama in terjadi. Ini kata JOSEF UMAR HADI Wakil Komisi V DPR RI Bidang Transportasi, pada Suara Surabaya, Senin (07/04) ini. Jadi keinginan Pelindo ini menurut JOSEF, sebenarnya sudah terakomodasi dalam ketentuan peralihan. (?? sementara??) JOSEF menjelaskan dalam RUU Pelayaran pasal 344 ayat 3 (awalnya pasal 342-Red) disebutkan, bahwa kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap diselenggarakan oleh BUMN yang dimaksud. Jadimenurutnya, Pelindo tetap melaksanakan aktifitasnya seperti yang biasa dilakukan. “Jadi kekhawatiran Serikat Pekerja Pelindo tentang rasionalisasi besar-besaran, itu sangat tidak beralasan,” ujarnya. Dengan adanya pasal ini, maka posisi Pelindo, kedepan tetap aman. Kata JOSEF, RUU Pelayaran bukan hanya menyangkut masalah Pelindo saja, tapi banyak aspek yang diatur. JOSEF UMAR HADI mengatakan, kalau hanya masalah pelabuhan saja tidak akan mungkin menggagalkan semua isi RUU. Untuk itu ia meminta, adanya komunikasi dalam membahas persoalan yang ada. “Jadi soal masa depan sudah tidak perlu dipikirkan lagi,” ujarnya. Kedepan, peran regulator dan operator yang selama ini terjadi di Pelindo akan dipisahkan. Jadi tugas-tugas regulasi yang jadi kewenangan pemerintah itu akan dimasukkan ke Otoritas Pelabuhan. “Sebenarnya yang terjadi selama ini, yang jadi tugas-tugas negara pun diserahkan kepada Pelindo. Nah ini perlu diketahui. Seperti pemanduan, pengoperasian kolam pelabuhan sampai penyediaan dan pengadaan tanah,” pungkasnya (??????) .(rif/ipg)
Rapat final digelar untuk sahkan RUU Pelayaran
oleh : Hendra Wibawa
Senin, 07/04/2008 09:01 WIB
http://web.bisnis.com/sektor-riil/transportasi/1id52619.html
JAKARTA (Bisnis): Tim Panitia Kerja DPR untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelayaran hari ini menggelar rapat terakhir untuk mengesahkan keseluruhan materi RUU tersebut.
Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqowam mengatakan rapat itu akan dimulai pagi ini dan akan berakhir pada malam nanti."Rapat Panja RUU Pelayaran terakhir akan melihat materi secara keseluruhan," katanya pagi ini.
Secara prinsip DPR dan pemerintah telah menyetujui isi RUU Pelayaran sehingga besok bisa disahkan menjadi undang-undang.
Pengesahan RUU itu akan dilaksanakan dalam acara Rapat Paripurna DPR yang akan dihadiri Menhub Jusman Syafii Djamal.
Muqowam menjelaskan seluruh materi dalam RUU Pelayaran memiliki ruh untuk meminimalisir monopoli, kompetisi sehat hingga pengembangan ilmu dan teknologi. "Otonomi daerah juga kami masukkan dalam RUU Pelayaran."
RUU Pelayaran, lanjutnya, juga mengatur tentang pembentukan otoritas penyelenggara pelabuhan sebagai kepanjangan tangan pemerintah di pelabuhan.? Sementara itu, BUMN kepelabuhanan nantinya menjadi bagian dari operator terminal.
"RUU Pelayaran ini juga mengatur tentang coast guard Indonesia," ungkap Muqowam. (ln)
Dewan Tolak RUU Pelayaran
http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=335002
SURABAYA - Gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelayaran terus disuarakan Serikat Pegawai (SP) Pelindo III. Kemarin (7/4), mereka berunjuk rasa di DPRD Jatim untuk menyatakan aspirasinya. Tuntutan mereka ternyata sama dengan dewan yang juga menolak RUU yang masih dibahas di DPR itu. Pernyataan tersebut disampaikan Suli Daim (Fraksi PAN), Heri Purwanto (Fraksi PDIP), Lilik Cholidah Badrus (FKB), dan Jamal Abdullah Alkatiri (FPPP) saat menerima perwakilan SP Pelindo di DPRD Jatim, Surabaya. "Kami dukung penolakan liberalisasi dan penjualan aset-aset negara ini. Kayu dan tambang sudah habis sehingga sekarang yang dibidik Telkom, Indosat, dan Pelindo," kata Heri. Pelindo dan dewan menganggap RUU Pelayaran akan membuat Pelindo kehilangan hak untuk mengelola penuh perusahaan pelayaran. Sebab, RUU itu memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk cawe-cawe dalam hal pengelolaan pelabuhan. Dia mencontohkan kerja sama yang dilakukan antara Pelabuhan Tanjung Priok dan pihak Australia. Hingga kini, kata Heri, kerja sama itu tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi Tanjung Priok. Menurut dia, negara seharusnya menjadi regulator, bukan operator.Selain itu, negara tidak seharusnya mencari untung saja. Sebab, tugas negara adalah menyejahterakan rakyat. Dia meminta SP Pelindo dan manajemen Pelindo bersama-sama menolak pengesahan RUU Pelayaran.Jika RUU tersebut sampai disahkan, dewan menyarankan agar dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, MK merupakan satu-satunya lembaga yang kredibel untuk menyelesaikan masalah tersebut.Hal senada disampaikan Suli Daim. Dia berjanji akan segera meneruskan aspirasi SP Pelindo ke pimpinan DPRD Jatim agar segera dilanjutkan ke DPR. Dia akan mendukung uji materiil ke MK. "Kalau memang undang-undang ini sudah disahkan, MK adalah jalan terakhir," jelas politisi PAN tersebut.Ketua SP Pelindo III Agus Hermawan mengatakan, pihaknya sudah mendatangi berbagai pihak, termasuk Wapres Jusuf Kalla. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil. Pelindo diberi waktu tiga tahun dan selanjutnya asing akan menguasai pelabuhan di Indonesia.Agus menambahkan, pihaknya sebenarnya sudah melakukan pendekatan politik. Namun, kekuatan SP Pelindo bukan pada politik, tetapi kekuatan massa. "Kalau sampai RUU tersebut disahkan, kami akan melakukan mogok nasional," tagasnya (berapa jam mogok nasionalnya.....he he he he he he he ..??) /. (eko/oni)
PRESS RELEASE S P P I: RUU PELAYARAN AKAN BUBARKAN BUMN PELABUHAN
sysadmin, 04 April 2008, 15:42:33 , http://www.inaport2.co.id/index.php?mod=berita&idx=1399
Pekerja Pelabuhan Mogok Massal 8 April,
sysadmin, 04 April 2008, 17:11:51 http://www.inaport2.co.id/index.php?mod=berita&idx=1403
Karyawan Pelindo Jambi Berunjuk Rasa,
sysadmin, 04 April 2008, ,http://www.inaport2.co.id/index.php?mod=berita&idx=1402
SP Pelindo Ancam Bawa Massa Lebih Banyak Jika UU Pelayaran Disahkan, sysadmin, 04 April 2008, 16:15:53 http://www.inaport2.co.id/index.php?mod=berita&idx=1401
Rabu, 09 April 2008
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0804/09/sh07.html
Angin Surga? angin Surga hanya untuk sementara 2 atau 3 tahun saja ???
Pelabuhan Jadi Faktor Penting Negara Maritim
Selasa, 8 April 2008 01:33 WIB http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.08.01334025&channel=2&mn=155&idx=155
HARYO DAMARDONO
Hari ini, Selasa (8/4), Rapat Paripurna DPR dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelayaran. Berbagai harapan untuk membangkitkan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim, terutama dalam mengatur lalu lintas barang melalui pelabuhan, ditumpukan pada RUU ini.
Pelabuhan menjadi faktor yang penting bagi sebuah negara maritim. Terwujudnya pelabuhan yang unggul menjadi idaman berbagai pihak di negeri ini. Untuk itu, harus ada kompetisi dalam pengelolaan pelabuhan, dengan meniadakan monopoli.
Seiring dengan itu, RUU Pelayaran mengarahkan, selain PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), swasta pun diberi kesempatan mengusahakan pelabuhan.
Hal yang bakal diatur RUU Pelayaran adalah melarang kapal asing mengangkut penumpang atau barang antarpulau di perairan Indonesia. Dengan demikian, diharapkan industri kapal dalam negeri didorong maju.
”Materi dalam RUU Pelayaran ini merupakan hasil terbaik, bagi pelayaran dan angkutan perairan, kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan, hingga perlindungan maritim,” kata Yoseph Umarhadi, Wakil Ketua Komisi V DPR, yang juga anggota Tim Panitia Kerja RUU Pelayaran.
Sejak draf RUU Pelayaran diterima DPR bulan April 2006, dibutuhkan waktu dua tahun untuk membahasnya. Selain dibentuk tim kecil, dibentuk juga tim relawan untuk menampung masukan dari berbagai pihak terkait materi RUU.
Alhasil, bila UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran hanya memuat 15 bab dan 132 pasal, maka RUU Pelayaran yang bakal disahkan ini memuat 22 bab dan 355 pasal.
Salah satu perubahan yang cukup berarti adalah ditetapkannya ketentuan, kegiatan angkutan laut dalam negeri oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan kapal berbendera Indonesia (pasal 8 ayat 1).
Asas cabotage itu berlaku efektif paling lama tiga tahun (pasal 341, Bab XXI Ketentuan Peralihan). Dengan ketentuan itu, setidaknya ada 13 komoditas dan satu penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas yang harus dilayani oleh armada dalam negeri.
Ini membuka peluang usaha baru. Maka Bank Indonesia pun mempertemukan perbankan dengan pelaku usaha pelayaran/ perkapalan, akhir Maret lalu.
Butuh Rp 34 triliun
Untuk membangun usaha pelayaran yang melayani kebutuhan industri hulu dan hilir migas dibutuhkan Rp 34 triliun.
Berdasarkan data dari BI, kredit bermasalah pada industri pelayaran turun dari 11 persen (per Desember 2006) menjadi 3,8 persen (Desember 2007). Sementara penyaluran kredit perbankan untuk sektor pelayaran naik 88 persen, yakni Rp 5,22 triliun (per Desember 2006) menjadi Rp 9,81 triliun (per Desember 2007).
Guna membangkitkan minat perbankan dalam pembiayaan industri pelayaran, RUU Pelayaran mengatur rinci hipotek kapal, termasuk piutang pelayaran. Sebenarnya, UU Pelayaran yang berlaku kini telah mengatur soal hipotek, tetapi tidak rinci.
Jadi tidak hanya tanah yang dapat dijaminkan, tetapi juga kapal. Direktur Utama PT PAL Harsusanto menyatakan, adanya regulasi tentang penjaminan kapal akan memudahkan penggalangan dana untuk membangun industri pelayaran.
Otoritas pelabuhan
Materi RUU Pelayaran yang banyak mendapat sorotan, terutama dari para pekerja pelabuhan, adalah tentang penyelenggaraan pelabuhan.
RUU mencantumkan tentang pembentukan Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan komersial, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan, pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
Seiring dengan itu, menurut pasal 82 ayat 4, maka dengan dikawal oleh pegawai negeri yang kompeten di bidang kepelabuhanan, penyelenggara pelabuhan dapat memberi konsesi kepada badan usaha pelabuhan.
Hal itu berbeda dengan UU Pelayaran, Pasal 26 Ayat 1, yang menetapkan penyelenggaraan dan pelaksanaan pelabuhan dilimpahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN). Keikutsertaan badan hukum Indonesia mengelola pelabuhan umum juga atas dasar kerja sama dengan BUMN (Pasal 26 Ayat 2).
Perubahan dalam kebijakan pengelolaan dan pengusahaan pelabuhan ini menimbulkan protes, terutama dari pekerja Pelindo.
Mereka khawatir peran operator dicabut dan aset dilelang. Kekhawatiran itu dinyatakan dalam ancaman mogok kerja yang dilontarkan berulang kali.
Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (GSPPI) Sujarwo mengatakan, bila peran operator dicabut, maka 50 persen dari 20.000 pekerja akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). ”Tidak masalah fungsi operator diatur pasal utama atau peralihan. Yang penting jelas,” ujarnya.
Ancaman unjuk rasa jika RUU Pelayaran disahkan pun dilontarkan Koordinator Komite Nasional Tolak Liberalisasi Pelabuhan Indonesia Fransiskus Xaverius Arief Poyuono. Dikatakan, sekitar 10.000 pekerja berbagai BUMN akan berunjuk rasa di Gedung DPR, hari ini, Selasa (8/4).
Arief dan pekerja dari 20 BUMN berniat mengawal agar RUU Pelayaran berpihak pada Pelindo, yang disebutnya sebagai aset negara.
Pekerja Pelindo, menurut Yoseph, tidak perlu berunjuk rasa. RUU Pelayaran tetap mengatur Pelindo sebagai operator. ”Tidak ada aset Pelindo yang dilelang, tidak ada pekerja di-PHK. Sejauh ini, DPR selalu membuka pintu dialog dengan pekerja,” ujarnya. Namun, kata Yoseph, Pelindo harus diaudit, karena perusahaan itu milik rakyat.
Jaminan Pelindo tetap sebagai operator diatur dalam Pasal 344 Ayat 3 RUU Pelayaran. Lebih rinci dimuat dalam Penjelasan Pasal 344 Ayat 3. Yaitu, BUMN yang dimaksud dalam RUU Pelayaran adalah BUMN yang didirikan berdasar PP No 56, 57, 58, dan 59/1991, dan itu hanya menunjuk pada PT Pelindo I-IV.
Daya saing
Ketua Persatuan Pelayaran Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners Association/INSA) Oentoro Surya menegasksan, siapa pun pengelola pelabuhan, maka peningkatan pelayanan yang dilandasi perbaikan pelabuhan harus menjadi perhatian utama.
Di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia, pelabuhan yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing suatu bangsa. Sebagian besar arus ekspor dan impor dipastikan melewati pelabuhan. Bila pelabuhan inefisien, akan mengganggu arus barang. Ini melemahkan perekonomian bangsa.
Dibukanya kesempatan bagi swasta, menurut dia, hendaknya tak diartikan sempit, bahwa asing akan mengambil alih pelabuhan di Indonesia. Pembangunan pelabuhan dapat saja bekerja sama dengan swasta Indonesia, tetapi dananya disokong asing.
Pengamat ekonomi Faisal Basri, beberapa waktu lalu, menuliskan, setelah satu dasawarsa, ternyata privatisasi dan kehadiran asing, baik di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya, tidak memberi banyak maslahat.
Menanggapi itu, Yoseph hanya mengatakan, ”Nanti pilih-pilihlah investor pelabuhan, swasta atau asing yang mana? Bila investor Singapura, misalnya, bisa-bisa Indonesia tetap jadi feeder, pengumpan Pelabuhan Singapura. Jangan sampai seperti itu.”
DPR RI: Tuntutan Karyawan Pelindo Sudah Terakomodasi
http://www.suarasurabaya.net/v05/kelanakota/?id=76623d95901a090da5aaf7928123f29b200850971
suarasurabaya.net Semua Fraksi di DPR dan Pemerintah sudah sepakat, untuk memberikan kesempatan kepada Pelindo dalam penyelenggaraan pelabuhan seperti yang selama in terjadi. Ini kata JOSEF UMAR HADI Wakil Komisi V DPR RI Bidang Transportasi, pada Suara Surabaya, Senin (07/04) ini. Jadi keinginan Pelindo ini menurut JOSEF, sebenarnya sudah terakomodasi dalam ketentuan peralihan. (?? sementara??) JOSEF menjelaskan dalam RUU Pelayaran pasal 344 ayat 3 (awalnya pasal 342-Red) disebutkan, bahwa kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap diselenggarakan oleh BUMN yang dimaksud. Jadimenurutnya, Pelindo tetap melaksanakan aktifitasnya seperti yang biasa dilakukan. “Jadi kekhawatiran Serikat Pekerja Pelindo tentang rasionalisasi besar-besaran, itu sangat tidak beralasan,” ujarnya. Dengan adanya pasal ini, maka posisi Pelindo, kedepan tetap aman. Kata JOSEF, RUU Pelayaran bukan hanya menyangkut masalah Pelindo saja, tapi banyak aspek yang diatur. JOSEF UMAR HADI mengatakan, kalau hanya masalah pelabuhan saja tidak akan mungkin menggagalkan semua isi RUU. Untuk itu ia meminta, adanya komunikasi dalam membahas persoalan yang ada. “Jadi soal masa depan sudah tidak perlu dipikirkan lagi,” ujarnya. Kedepan, peran regulator dan operator yang selama ini terjadi di Pelindo akan dipisahkan. Jadi tugas-tugas regulasi yang jadi kewenangan pemerintah itu akan dimasukkan ke Otoritas Pelabuhan. “Sebenarnya yang terjadi selama ini, yang jadi tugas-tugas negara pun diserahkan kepada Pelindo. Nah ini perlu diketahui. Seperti pemanduan, pengoperasian kolam pelabuhan sampai penyediaan dan pengadaan tanah,” pungkasnya (??????) .(rif/ipg)
Rapat final digelar untuk sahkan RUU Pelayaran
oleh : Hendra Wibawa
Senin, 07/04/2008 09:01 WIB
http://web.bisnis.com/sektor-riil/transportasi/1id52619.html
JAKARTA (Bisnis): Tim Panitia Kerja DPR untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelayaran hari ini menggelar rapat terakhir untuk mengesahkan keseluruhan materi RUU tersebut.
Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqowam mengatakan rapat itu akan dimulai pagi ini dan akan berakhir pada malam nanti."Rapat Panja RUU Pelayaran terakhir akan melihat materi secara keseluruhan," katanya pagi ini.
Secara prinsip DPR dan pemerintah telah menyetujui isi RUU Pelayaran sehingga besok bisa disahkan menjadi undang-undang.
Pengesahan RUU itu akan dilaksanakan dalam acara Rapat Paripurna DPR yang akan dihadiri Menhub Jusman Syafii Djamal.
Muqowam menjelaskan seluruh materi dalam RUU Pelayaran memiliki ruh untuk meminimalisir monopoli, kompetisi sehat hingga pengembangan ilmu dan teknologi. "Otonomi daerah juga kami masukkan dalam RUU Pelayaran."
RUU Pelayaran, lanjutnya, juga mengatur tentang pembentukan otoritas penyelenggara pelabuhan sebagai kepanjangan tangan pemerintah di pelabuhan.? Sementara itu, BUMN kepelabuhanan nantinya menjadi bagian dari operator terminal.
"RUU Pelayaran ini juga mengatur tentang coast guard Indonesia," ungkap Muqowam. (ln)
Dewan Tolak RUU Pelayaran
http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=335002
SURABAYA - Gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelayaran terus disuarakan Serikat Pegawai (SP) Pelindo III. Kemarin (7/4), mereka berunjuk rasa di DPRD Jatim untuk menyatakan aspirasinya. Tuntutan mereka ternyata sama dengan dewan yang juga menolak RUU yang masih dibahas di DPR itu. Pernyataan tersebut disampaikan Suli Daim (Fraksi PAN), Heri Purwanto (Fraksi PDIP), Lilik Cholidah Badrus (FKB), dan Jamal Abdullah Alkatiri (FPPP) saat menerima perwakilan SP Pelindo di DPRD Jatim, Surabaya. "Kami dukung penolakan liberalisasi dan penjualan aset-aset negara ini. Kayu dan tambang sudah habis sehingga sekarang yang dibidik Telkom, Indosat, dan Pelindo," kata Heri. Pelindo dan dewan menganggap RUU Pelayaran akan membuat Pelindo kehilangan hak untuk mengelola penuh perusahaan pelayaran. Sebab, RUU itu memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk cawe-cawe dalam hal pengelolaan pelabuhan. Dia mencontohkan kerja sama yang dilakukan antara Pelabuhan Tanjung Priok dan pihak Australia. Hingga kini, kata Heri, kerja sama itu tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi Tanjung Priok. Menurut dia, negara seharusnya menjadi regulator, bukan operator.Selain itu, negara tidak seharusnya mencari untung saja. Sebab, tugas negara adalah menyejahterakan rakyat. Dia meminta SP Pelindo dan manajemen Pelindo bersama-sama menolak pengesahan RUU Pelayaran.Jika RUU tersebut sampai disahkan, dewan menyarankan agar dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, MK merupakan satu-satunya lembaga yang kredibel untuk menyelesaikan masalah tersebut.Hal senada disampaikan Suli Daim. Dia berjanji akan segera meneruskan aspirasi SP Pelindo ke pimpinan DPRD Jatim agar segera dilanjutkan ke DPR. Dia akan mendukung uji materiil ke MK. "Kalau memang undang-undang ini sudah disahkan, MK adalah jalan terakhir," jelas politisi PAN tersebut.Ketua SP Pelindo III Agus Hermawan mengatakan, pihaknya sudah mendatangi berbagai pihak, termasuk Wapres Jusuf Kalla. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil. Pelindo diberi waktu tiga tahun dan selanjutnya asing akan menguasai pelabuhan di Indonesia.Agus menambahkan, pihaknya sebenarnya sudah melakukan pendekatan politik. Namun, kekuatan SP Pelindo bukan pada politik, tetapi kekuatan massa. "Kalau sampai RUU tersebut disahkan, kami akan melakukan mogok nasional," tagasnya (berapa jam mogok nasionalnya.....he he he he he he he ..??) /. (eko/oni)
PRESS RELEASE S P P I: RUU PELAYARAN AKAN BUBARKAN BUMN PELABUHAN
sysadmin, 04 April 2008, 15:42:33 , http://www.inaport2.co.id/index.php?mod=berita&idx=1399
Pekerja Pelabuhan Mogok Massal 8 April,
sysadmin, 04 April 2008, 17:11:51 http://www.inaport2.co.id/index.php?mod=berita&idx=1403
Karyawan Pelindo Jambi Berunjuk Rasa,
sysadmin, 04 April 2008, ,http://www.inaport2.co.id/index.php?mod=berita&idx=1402
SP Pelindo Ancam Bawa Massa Lebih Banyak Jika UU Pelayaran Disahkan, sysadmin, 04 April 2008, 16:15:53 http://www.inaport2.co.id/index.php?mod=berita&idx=1401
Rencana Rapat2 di DPR per Jumat 5 April 2008 pkl 08.00 WIB
Ditemukan 231 artikel Acara Terkini dalam arsip [ Total 29 halaman ] [ « 1 2 3 4 5 » ]
Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 08 April 2008, 09.00 wib
1. Pendapat Fraksi dan Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi VIII Tentang Kesejahteraan Sosial Menjadi RUU DPR RI
terbuka Update : 07 Apr 2008
Komisi V Raker dg Menteri Perhubungan 19.00 wib
terbuka Update : 07 Apr 2008
Komisi V Raker Dengan Menteri PU 09.00 wib
terbuka Update : 02 Apr 2008
http://www.dpr.go.id/artikel/acara/index.php
Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 08 April 2008, 09.00 wib
1. Pendapat Fraksi dan Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi VIII Tentang Kesejahteraan Sosial Menjadi RUU DPR RI
2. Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Pelayaran (apa yang akan terjadi?? SPPI selama ini menunggu untuk melihat kepastian isi dari RUU itu...??? mudah2an aman!! kalau ternyata tidak aman untuk pegawai.. selanjutnya apa? selanjutnya apa..??)
3. Pengesahan Pembentukan Pansus RUU Tentang Pengesahan ...
Update: 08 Apr 2008
Komisi V Raker dg Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal 14.00 wib terbuka Update : 08 Apr 2008
Komisi V Raker dg Menpera 14.00 wib
terbuka Update : 07 Apr 2008
Komisi V Raker dg Menteri Perhubungan 19.00 wib
terbuka Update : 07 Apr 2008
Komisi V Raker Dengan Menteri PU 09.00 wib
terbuka Update : 02 Apr 2008
http://www.dpr.go.id/artikel/acara/index.php
PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG
DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan.
Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan.
Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Sadarkah anda? APRIL 2008 merupakan masa paling kritis? Bersiaplah Untuk Mogok Nasional
Kenapa Kita harus Mogok Nasional?
Baca berita di blog ini pada Senin 24 Maret 2008, dikutip berikut:
ANALISIS EKONOMI
Negeri Maritim yang Merana
Kompas Halaman Pertama Kanan, Senin, 24 Maret 2008 01:27 WIB , FAISAL BASRI
...........Setiap instansi yang memiliki kepentingan berbeda melakukan manuver sendiri-sendiri ke Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang menggodok RUU ini.Publik tak tahu apakah penyusunan RUU didahului oleh kajian akademik yang solid. Lebih parah lagi kalau kajian akademik tak pernah dilakukan sebagaimana ditengarai oleh salah seorang anggota DPR yang turut berkecimpung langsung dalam pembahasan RUU pelayaran ini.Dihadapkan pada kenyataan yang memilukan tersebut, agaknya wajar saja kalau salah satu pemangku kepentingan, yakni kalangan pekerja pelabuhan, memercikkan kegundahan mereka dengan ancaman melakukan mogok kerja. Apalagi pengalaman selama pemerintahan SBY-JK mengajarkan mereka bahwa hanya dengan melakukan ancaman keras, suara mereka baru sungguh-sungguh didengar dan tuntutan mereka dikabulkan. Sungguh sangat tidak sehat cara mengelola negara seperti itu.
Baca berita di blog ini pada Senin 24 Maret 2008, dikutip berikut:
ANALISIS EKONOMI
Negeri Maritim yang Merana
Kompas Halaman Pertama Kanan, Senin, 24 Maret 2008 01:27 WIB , FAISAL BASRI
...........Setiap instansi yang memiliki kepentingan berbeda melakukan manuver sendiri-sendiri ke Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang menggodok RUU ini.Publik tak tahu apakah penyusunan RUU didahului oleh kajian akademik yang solid. Lebih parah lagi kalau kajian akademik tak pernah dilakukan sebagaimana ditengarai oleh salah seorang anggota DPR yang turut berkecimpung langsung dalam pembahasan RUU pelayaran ini.Dihadapkan pada kenyataan yang memilukan tersebut, agaknya wajar saja kalau salah satu pemangku kepentingan, yakni kalangan pekerja pelabuhan, memercikkan kegundahan mereka dengan ancaman melakukan mogok kerja. Apalagi pengalaman selama pemerintahan SBY-JK mengajarkan mereka bahwa hanya dengan melakukan ancaman keras, suara mereka baru sungguh-sungguh didengar dan tuntutan mereka dikabulkan. Sungguh sangat tidak sehat cara mengelola negara seperti itu.
Demo ijin Polisi 3 hari sebelumnya.....Mogok Kerja 7 hari sebelumnya
UU No 9 1998 KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
Pasal 10 ayat 3 (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
BAB VI BAGIAN VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL
Paragraf KelimaMogok Kerja
Pasal 76
Mogok kerja hanya dapat dilakukan di perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 77
(2) Dalam hal mogok kerja dilakukan dengan alasan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tidak diwajibkan membayar upah selama pekerja mogok kerja.
Pasal 78
(1) Mogok kerja hanya dapat dilakukan setelah wakil pekerja/serikat pekerja/gabungan serikat pekerja yang akan melakukan mogok kerja memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pengusaha dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh epngurus serikat pekerja atau wakil pekerja yang akan melakukan mogok kerja.
(3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus sudah diterima oleh pihak yang diberitahu dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilakukan mogok kerja.
Pasal 79
(1) Mogok kerja dilakukan dengan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan atau milik masyarakat.
(2) Pengusaha dilarang melakukan tindakan yang bersifat pembalasan jika mogok kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
Pasal 80
Ketentuan mengenai tata cara mogok kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 10 ayat 3 (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
BAB VI BAGIAN VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL
Paragraf KelimaMogok Kerja
Pasal 76
Mogok kerja hanya dapat dilakukan di perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 77
(2) Dalam hal mogok kerja dilakukan dengan alasan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tidak diwajibkan membayar upah selama pekerja mogok kerja.
Pasal 78
(1) Mogok kerja hanya dapat dilakukan setelah wakil pekerja/serikat pekerja/gabungan serikat pekerja yang akan melakukan mogok kerja memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pengusaha dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh epngurus serikat pekerja atau wakil pekerja yang akan melakukan mogok kerja.
(3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus sudah diterima oleh pihak yang diberitahu dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilakukan mogok kerja.
Pasal 79
(1) Mogok kerja dilakukan dengan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan atau milik masyarakat.
(2) Pengusaha dilarang melakukan tindakan yang bersifat pembalasan jika mogok kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
Pasal 80
Ketentuan mengenai tata cara mogok kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Tanggapan anda atas Hasil Audiensi DPP SP PI I-IV dengan Panja Komisi V DPR RI
Apakah anda setuju atas pembentukan BPP (sebuah BUMN baru) yang akan mengambil alih seluruh aset PT.Pelabuhan Indonesia I-IV?
Apakah anda mengerti dampak disahkannya RUU Pelayaran terhadap kesinambungan mata pencarian sebagai pegawai Pelabuhan Indonesia I?
Berita Sebelumnya
-
▼
2008
(30)
-
▼
April
(9)
- Selasa 21 April 2008Why these blog have been block...
- Jumat 11 April, Kamis, 10 April dan Rabu, 09 April...
- Benarkah tidak akan ada PHK? Kita yang harus menye...
- Acara Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 08 April 200...
- Apa nama yang tepat untuk hal ini? Suatu strat...
- BREAKING NEWSSurat Ajakan Unjuk Rasa
- Pekerja Pelindo minta dukungan Komisi VI, RUU Pela...
- Jumat 4 April 2008 berakhirnya Masa Persidangan II...
- DPR DENGAR PENDAPAT PELINDORekan2 SP PI, Waspada d...
-
▼
April
(9)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar