BREAKING NEWS
Surat Ajakan Unjuk Rasa


Bagaimana SP Pelabuhan I ?????????????????????
Bagaimana SP PI??
Hanya satu senjata kita MOGOK NASIONAL demi keluarga kita, lambung tengah/perut...
mati sekarang mati besok sama saja kok
Info:
Di Metro TV sekitar jam 3 hari ini, ditayangkan mogok? di Pelabuhan IV Makasar.
Info dari rekan Pelabuhan III, mereka bergerak tanggal 7 dan 8 April 2008 mulai pukul 8 pagi. Baca juga berita dibawah
Pekerja Pelabuhan Demo Tolak Revisi UU Pelayaran di Gedung DPR
Bagaimana SP Pelabuhan Indonesia I, skenario apa yang anda sembunyikan? Menjual nasib sebahagian pegawai demi keselamatan sekelompok pengurus SP...........JAWABlah....
Jum'at, 04 April 2008 10:08 WIB, Reporter : Dani Ramadhan (ivan / MI), http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=165182#
Bagaimana SP Pelabuhan Indonesia I, skenario apa yang anda sembunyikan? Menjual nasib sebahagian pegawai demi keselamatan sekelompok pengurus SP...........JAWABlah....
Jum'at, 04 April 2008 10:08 WIB, Reporter : Dani Ramadhan (ivan / MI), http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=165182#
JAKARTA--MI: Ratusan karyawan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pelabuhan dan Pengerukan Indonesia (SPPI) Jumat pagi (4/4) pukul 9:55 WIB melakukan unjuk rasa di
Gedung DPR/MPR-RI menolak revisi Undang-Undang No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia, para karyawan itu menggunakan sekitar 10 bus carter melewati tol dalam kota dari tol Tanjung Priok menuju gedung DPR di jalan Gatot Subroto. Tidak ada pengawalan polisi dalam iring-iringan tersebut, hanya mobil patroli pelabuhan jenis pickup yang menjadi pembuka jalan.
Di sepanjang jalan tol, para karyawan yang berdemo mengenakan ikat kepala bertuliskan Tolak Revisi UU Pelayaran itu meneriakan, "Pelindo itu aset bangsa, jangan dilepas," serta nada-nada menolak revisi UU Pelayaran.
Selain demo karyawan pelabuhan, informasi dari Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya, menyebutkan hari ini tercatat lima aksi unjuk rasa akan mewarnai ibukota Jakarta yang diperkirakan menimbulkan kepadatan massa dan tersendatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.
Selain Gedung DPR/MPR-RI, tempat yang menjadi sasaran untuk menyampaikan aspirasi yaitu Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta Selatan, dan kantor PT G4S Service Jalan Cilandak KKO Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh "The Centre of Society Empowerment".
Sementara Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ) akan melakukan unjuk rasa di Kantor Divisi Kereta Api Jabodetabek Jalan Djuanda Jakarta Pusat, yang berlangsung pukul 10.00-13.00 WIB.
Sedangkan Gerakan Mahasiswa Pembebasan yang merupakan gabungan dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) akan melakukan aksi di depan Gedung Indosat Jalan Medan Barat Jakarta Pusat, dilanjutkan ke Kantor Menko Kesra Jalan Merdeka Barat, dan depan Istana Negara, yang diperkirakan mulai pukul 14.00 WIB.
Sementara, Limbung Informasi Rakyat (LIRA) akan melakukan demo di Kantor Kejari Bekasi dilanjutkan di Kantor Walikota Bekasi sekitar pukul 13.00 WIB. (Ant/OL-2)
4600 Karyawan Pelindo terancam PHKsysadmin, 03 April 2008, 08:46:54
http://www.inaport2.co.id/index.php?mod=berita&idx=1326&page=2
JAKARTA, Harian Terbit: Kepala Biro Hukum Pelindo II Armen Amir mengatakan jika RUU Pelayaran tetap disahkan tanpa perubahan, maka PT Pelindo I hingga IV terpaksa harus mengurangi 4600 lebih karyawannya, sejauh ini total karyawan Pelindo ada 7784 orang.
Menurut Armen Amir, pengurangan karyawan ini sulit dihindarkan karena dalam draf terakhir RUU tersebut, Pelindo sudah tidak lagi menjadi port operator (operator pelabuhan) tapi hanya sebagai terminal operator.
Konsekuensinya, jelas Amir, kewenangan Pelindo mengelola pemanduan kapal (pandu), pengusahaan tanah dan perairan nantinya diambil alih oleh badan baru dengan nama otoritas pelabuhan (port authority).
Padahal, kegiatan usaha tersebut selama ini memberikan kontribusi 60 persen dari seluruh pendapatan Pelindo. "Karena itu kalau kegiatan tersebut diambil mau tak mau berdampak pada pengurangan jumlah karyawan," ujarnya.
Sementara itu, ancaman mogok Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) menurut pemantauan Harian Terbit minggu-minggu ini sudah tidak terdengar lagi.
Ketua Umum SPPI Sudjarwo saat dihubungi Selasa (1/4)sore mengatakan aksi mogok belum lagi dibahas setelah dilakukan penundaan tgl 25 Maret lalu.
Sementara itu sejumlah karyawan Pelindo II yang menolak disebut identitasnya mengatakan mereka sudah menduga SPPI tidak bakal berani melakukan aksi mogok karena mereka sendiri takut menghadapi risiko.
Armen Amir mengatakan kalau pemerintah dan DPR tetap mensahkan RUU tersebut menjadi UU tanpa ada perubahan, pihaknya akan berjuang dengan segala upaya seperti melakukan hak uji materil ke Mahkamah Konstitusi. (lam) hak UJI Materil ..??? >>> sama dengan bohong.
Gedung DPR/MPR-RI menolak revisi Undang-Undang No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia, para karyawan itu menggunakan sekitar 10 bus carter melewati tol dalam kota dari tol Tanjung Priok menuju gedung DPR di jalan Gatot Subroto. Tidak ada pengawalan polisi dalam iring-iringan tersebut, hanya mobil patroli pelabuhan jenis pickup yang menjadi pembuka jalan.
Di sepanjang jalan tol, para karyawan yang berdemo mengenakan ikat kepala bertuliskan Tolak Revisi UU Pelayaran itu meneriakan, "Pelindo itu aset bangsa, jangan dilepas," serta nada-nada menolak revisi UU Pelayaran.
Selain demo karyawan pelabuhan, informasi dari Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya, menyebutkan hari ini tercatat lima aksi unjuk rasa akan mewarnai ibukota Jakarta yang diperkirakan menimbulkan kepadatan massa dan tersendatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.
Selain Gedung DPR/MPR-RI, tempat yang menjadi sasaran untuk menyampaikan aspirasi yaitu Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta Selatan, dan kantor PT G4S Service Jalan Cilandak KKO Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh "The Centre of Society Empowerment".
Sementara Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ) akan melakukan unjuk rasa di Kantor Divisi Kereta Api Jabodetabek Jalan Djuanda Jakarta Pusat, yang berlangsung pukul 10.00-13.00 WIB.
Sedangkan Gerakan Mahasiswa Pembebasan yang merupakan gabungan dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) akan melakukan aksi di depan Gedung Indosat Jalan Medan Barat Jakarta Pusat, dilanjutkan ke Kantor Menko Kesra Jalan Merdeka Barat, dan depan Istana Negara, yang diperkirakan mulai pukul 14.00 WIB.
Sementara, Limbung Informasi Rakyat (LIRA) akan melakukan demo di Kantor Kejari Bekasi dilanjutkan di Kantor Walikota Bekasi sekitar pukul 13.00 WIB. (Ant/OL-2)
4600 Karyawan Pelindo terancam PHKsysadmin, 03 April 2008, 08:46:54
http://www.inaport2.co.id/index.php?mod=berita&idx=1326&page=2
JAKARTA, Harian Terbit: Kepala Biro Hukum Pelindo II Armen Amir mengatakan jika RUU Pelayaran tetap disahkan tanpa perubahan, maka PT Pelindo I hingga IV terpaksa harus mengurangi 4600 lebih karyawannya, sejauh ini total karyawan Pelindo ada 7784 orang.
Menurut Armen Amir, pengurangan karyawan ini sulit dihindarkan karena dalam draf terakhir RUU tersebut, Pelindo sudah tidak lagi menjadi port operator (operator pelabuhan) tapi hanya sebagai terminal operator.
Konsekuensinya, jelas Amir, kewenangan Pelindo mengelola pemanduan kapal (pandu), pengusahaan tanah dan perairan nantinya diambil alih oleh badan baru dengan nama otoritas pelabuhan (port authority).
Padahal, kegiatan usaha tersebut selama ini memberikan kontribusi 60 persen dari seluruh pendapatan Pelindo. "Karena itu kalau kegiatan tersebut diambil mau tak mau berdampak pada pengurangan jumlah karyawan," ujarnya.
Sementara itu, ancaman mogok Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) menurut pemantauan Harian Terbit minggu-minggu ini sudah tidak terdengar lagi.
Ketua Umum SPPI Sudjarwo saat dihubungi Selasa (1/4)sore mengatakan aksi mogok belum lagi dibahas setelah dilakukan penundaan tgl 25 Maret lalu.
Sementara itu sejumlah karyawan Pelindo II yang menolak disebut identitasnya mengatakan mereka sudah menduga SPPI tidak bakal berani melakukan aksi mogok karena mereka sendiri takut menghadapi risiko.
Armen Amir mengatakan kalau pemerintah dan DPR tetap mensahkan RUU tersebut menjadi UU tanpa ada perubahan, pihaknya akan berjuang dengan segala upaya seperti melakukan hak uji materil ke Mahkamah Konstitusi. (lam) hak UJI Materil ..??? >>> sama dengan bohong.
Aksi Karyawan Pelindo, Unjuk Rasa ke DPR Tolak UU Pelayaran
indosiar.com, Jakarta - Ribuan karyawan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menggelar aksi unjuk rasa serentak menolak Rancangan Undang Undang RUU Pelayaran yang tengah dibahas di DPR. Di Jakarta ratusan karyawan Pelindo berunjuk rasa dengan mendatangi gedung DPR RI di Senayan Jakarta.
Para demonstran melihat adanya upaya-upaya pengurangan wewenang Pelindo sebagai regulator dan operator pelabuhan yang nantinya disinyalir mengarah pada penjualan aset dan rasionalisasi karyawan. Untuk itu mereka meminta rancangan undang undang yang ada tidak jauh berubah seperti pada Undang Undang No.21 tahun 1992 tentang Pelayaran yang diperkuat Undang Undang No.5 tahun 1999.
Para demonstran melihat sebagai operator, Pelindo selama ini telah memberikan kontribusi luar biasa kepada negara berupa deviden serta pajak yang besarnya mencapai 1,2 triliun rupiah. Mereka rencananya akan terus turun ke jalan serta mengancam mogok nasional jika aspirasi mereka tidak dipenuhi. (Ery Sofyan Hakim dan Kiki Suhartono/Sup)
Para demonstran melihat adanya upaya-upaya pengurangan wewenang Pelindo sebagai regulator dan operator pelabuhan yang nantinya disinyalir mengarah pada penjualan aset dan rasionalisasi karyawan. Untuk itu mereka meminta rancangan undang undang yang ada tidak jauh berubah seperti pada Undang Undang No.21 tahun 1992 tentang Pelayaran yang diperkuat Undang Undang No.5 tahun 1999.
Para demonstran melihat sebagai operator, Pelindo selama ini telah memberikan kontribusi luar biasa kepada negara berupa deviden serta pajak yang besarnya mencapai 1,2 triliun rupiah. Mereka rencananya akan terus turun ke jalan serta mengancam mogok nasional jika aspirasi mereka tidak dipenuhi. (Ery Sofyan Hakim dan Kiki Suhartono/Sup)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar